[Opini] LRT Palembang: Salah Dari Lahir?

Rangkaian LRT Palembang buatan PT INKA

Belakangan ini linimasa pecinta kereta api dan masyarakat dipenuhi dengan berita sepinya penumpang LRT Palembang setelah gelaran Asian Games 2018 usai pada 2 September 2018 lalu. Dan lebih sialnya lagi kabar sepinya LRT Palembang ini berhembus di musim pilpres seperti saat ini yang membuat timeline kami dipenuhi dengan postingan politik. Terkecuali postingan Lola Zieta dan Larissa Rocheroft yang membuatnya sedikit menyegarkan.

Kabar sepinya LRT Palembang pertama kali disampaikan oleh pendukung paslon 02 Prabowo – Sandiaga Uno. Pendukung menyoroti besarnya biaya operasional LRT Palembang yang mencapai Rp 10 miliar per bulan sedangkan pendapatan hanya mencapai Rp 1 miliar per bulan. Selain itu jumlah penumpang yang sepi turut memperburuk keadaan. Lantas apa yang salah dengan LRT Palembang?

1. kesalahan rute dan sistem integrasi.

Seperti yang kita ketahui LRT Palembang memiliki rute Bandara Sultan Mahmud Badarrudin 2 – OPI/DJKA dan melintasi sejumlah pusat keramaian seperti Jembatan Ampera dan Jakabaring Sports Center serta pusat Kota Palembang. Lantas apa yang salah? Yang salah adalah rute LRT ini tidak menghubungkan wilayah pemukiman dan wilayah penyangga dengan pusat kota. Satu-satunya pemukiman yang terhubung adalah Ogan Permata Indah (OPI).

Memang ada satu stasiun yang masuk wilayah penyangga yakni Stasiun DJKA yang berada di wilayah Banyuasin. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana caranya warga Banyuasin naik LRT ke Kota Palembang? Mengingat tidak ada moda angkutan lanjutan dari Stasiun DJKA ke ibukota Banyuasin, Pangkalan Balai.

Stasiun LRT DJKA | Wikipedia

Dan yang lebih unik lagi, jalur LRT Palembang sama sekali tidak terhubung dengan jalur KA utama di Sumatera Selatan. Tak ada satupun stasiun LRT Palembang yang terhubung dengan Stasiun Kertapati. Satu-satunya stasiun LRT terdekat dari Kertapati adalah Stasiun Jakabaring yang jaraknya kurang lebih 7 kilometer yang sudah jelas sangat jauh.

Di dalam Kota Palembang tak jauh lebih baik. LRT Palembang tidak terkoneksi dengan moda angkutan BRT Trans Musi yang beroperasi di dalam kota. Memang Kemenhub berencana untuk mengintegrasi LRT dengan Transmusi. Tapi ada satu tantangan bagi pemangku kebijakan yang merencanakan integrasi tersebut. Gap antar bus Trans Musi cenderung tidak jelas sehingga sudah dipastikan tidak praktis. Selain itu, LRT Palembang terkesan “baku hantam” dengan Trans Musi karena rutenya bersinggungan.

2. Lambat dan salah jadwal.

Masalah kedua ini bisa dibilang cukup absurd dan unik. Jadwal yang digunakan LRT Palembang saat ini bisa dibilang salah total. LRT hanya beroperasi dari pukul setengah 5 pagi hingga pukul setengah 7 malam. Kalau ini kereta wisata tidak masalah. Tapi perlu diingat LRT Palembang ini kereta metro yang melayani masyarakat perkotaan. Kereta terakhir jam setengah 7 itu lucu untuk ukuran ibukota provinsi seperti Palembang.

Padahal di awal operasionalnya pada saat Asian Games berlangsung LRT Palembang beroperasi dari pukul setengah 5 pagi hingga pukul setengah 10 malam. Jadwal itu bisa dibilang sangat efektif dan menguntungkan bagi masyarakat mengingat LRT melintas di pusat kota dan wilayah perkantoran di mana sebagian besar pekerja baru keluar kantor selepas Adzan Maghrib. Jeda antar kereta pun bisa dibilang terlalu jauh bisa hampir satu jam sekali yang membuatnya tidak pantas disebut kereta metro.

Masalah lainnya adalah waktu tempuh dan kecepatan. Bagaimana kecepatan LRT Palembang menurut kami? Lelet! Kecepatan operasional LRT Palembang dibatasi hanya 50 km/jam dan perjalanan DJKA – Bandara ditempuh kurang lebih 58 menit, di mana satu stasiun berhenti sekitar 15 – 30 detik. Padahal apabila kita naik kendaraan pribadi dengan rute yang sama perjalanan hanya ditempuh dalam waktu kurang dari 30 menit (tidak termasuk macet).

Solusinya, cukup simple. Perbanyak jumlah perjalanan kereta dan buat jadwal jadi jauh lebih rapat sehingga waktu menunggu tidak terlalu lama. Setidaknya 15 menit sekali sudah paling lama. Batas kecepatan juga setidaknya ditambah hingga 70 km/jam (sesuai standar batas kecepatan kereta komuter). Mengapa kami berani pasang angka segitu? Karena dalam uji coba kereta pernah digeber hingga kecepatan 100 km/jam sehingga kecepatan standar kereta komuter seharusnya tidak terlalu masalah.

3. sistem ticketing.

Ini yang lebih lucu dari LRT Palembang. Pernahkah anda berpikir untuk menunggu di ruang tunggu sebelum naik kereta metro? Ya LRT Palembang doang emang. Kebijakan yang ditetapkan oleh pihak KAI adalah penumpang tidak boleh masuk ke peron sebelum kereta tiba, sama seperti kereta lokal. Jadi bisa dibilang LRT Palembang ini kereta metro rasa lokalan. Apakah ini efektif? Pastinya tidak.

Ada lagi kesalahan yang jauh lebih fatal dari LRT Palembang. Sejak 1 Desember lalu, tiket single trip LRT Palembang ditiadakan dan perjalanan LRT Palembang hanya dilayani menggunakan kartu bank saja.

Tentu saja ini kesalahan yang sangat fatal. Tiket sekali jalan atau single trip tetaplah diperlukan dalam perjalanan kereta. Kenapa? Karena tidak semua orang yang naik LRT adalah orang yang rutin naik LRT. Okelah semisal ada orang setiap hari ke kantor menggunakan LRT. Tapi bagaimana dengan wisatawan yang baru turun dari pesawat? Apakah semuanya punya kartu bank? Sepertinya tidak.

Selain itu, tidaklah bijak menyamakan Kota Palembang dengan Jakarta yang sudah mulai menerapkan budaya cashless society. Masyarakat Palembang masih banyak yang bergantung pada uang tunai untuk transaksi jual-beli. Jadi keberadaan tiket sekali jalan masih sangatlah diperlukan. Tidak bisa kita menyamakan LRT dengan BRT karena kendaraannya saja sudah berbeda. Kebijakan ini seolah memberikan kesan operator malas keluar duit untuk sekedar menerbitkan kartu single trip. Walaupun pada akhirnya tiket sekali jalan kembali diberlakukan hanya untuk perjalanan DJKA/OPI – Asrama Haji.

Untuk tarif sendiri tidak begitu masalah, Rp 7000 untuk perjalanan OPI/DJKA – Asrama Haji dan Rp 10.000 jika sampai Bandara. Jika dibandingkan dengan UMR Kota Palembang (Rp 2.595.995 pada tahun 2018) tidaklah terlalu mahal.

Lalu apa solusinya? Solusinya bisa dilihat di depan mata. Ya, KCI. Lupakan kebijakan kereta lokal. Tidak ada istilah penumpang baru masuk peron saat kereta datang. Buat lebih mudah, penumpang tap in langsung masuk peron. Sediakan tiket sekali jalan setidaknya seperti Tiket Harian Berjaminan (THB) untuk penumpang yang hanya sekali-sekali naik LRT.

LRT Palembang juga jangan terlalu bergantung pada penumpang untuk mendapatkan penghasilan. Komersialisasi bisa jadi solusi alternatif. Semisal dengan menyewakan tempat di stasiun untuk merchant seperti minimarket atau tempat untuk reklame semisal di peron, loket, rangkaian kereta, atau bahkan tiang penyangga jalur LRT. Itu pun kalo Kemenhub mau.

Kesimpulan

Masih ada waktu untuk menyelamatkan LRT Palembang. Dibutuhkan keseriusan dari operator dan pemangku kebijakan untuk memperbaiki layanan LRT Palembang supaya bisa dinikmati masyarakat kebanyakan. Bukan sekedar dibuat untuk hore-hore menyambut Asian Games. Karena pembangunan infrastruktur perkeretaapian tidak sebercanda itu.

Perlu perencanaan jangka panjang agar infrastruktur yang dibangun tidak terkesan “sekedar meramaikan” atau bahkan mubazir. Jika LRT Palembang sukses, tidak menutup kemungkinan bisa dijadikan contoh bagi kota besar di Indonesia atau negara berkembang lainnya untuk membangun layanan kereta metro berupa LRT.

Jika tidak ada keseriusan dari operator dan pemangku kebijakan, tidak menutup kemungkinan jalur LRT Palembang akan berakhir menjadi arena Subway Surfer versi nyata dan rangkaian LRV berharga miliaran Rupiah hanya akan menjadi seonggok besi tua di tengah alang-alang. Semoga saja pemangku kebijakan terketuk hatinya untuk menyelamatkan “ikon modern” masyarakat Palembang ini.

Selain itu juga kesadaran masyarakat untuk beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum sangatlah penting untuk menyelamatkan LRT Palembang. Karena infrastruktur perkeretaapian pada dasarnya dibangun untuk masyarakat.

(Tim REDaksi)

 

loading...

Satu tanggapan untuk “[Opini] LRT Palembang: Salah Dari Lahir?

  • Rabu, 13 Februari 2019 pada GMT+0700 16:45
    Permalink

    gak beda jauh dengan KA Bandara, masalah waktu tempuh yang tidak kompetitif, stasiun yang kurang terintegrasi menjadi pokok masalah.

    memang jauh jika dibandingkan dengan stasiun di jalur KA eksisting yang berada di pusat keramaian.

    Balas

Tinggalkan komentar...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

×
%d blogger menyukai ini: