Proses Akuisisi KAI Commuter oleh MRT Jakarta Terus Berlanjut

REDigest.web.id, 6/10 – Meski kabar ini seolah telah lama tenggelam, tampaknya proses akuisisi KAI Commuter (KCI) oleh MRT Jakarta masih terus berlanjut. Pasalnya Pemprov DKI masih tetap mengutarakan niatan mereka dalam proses ini.

Melansir dari Kompas, Kepala Dishub DKI Syafrin Liputo pada 29 September silam mengutarakan rencana akuisisi ini sesuai dengan amanat Presiden Joko Widodo. Amanat ini merupakan apa yang Presiden sampaikan pada Rapat Terbatas pada 8 Januari 2019 silam. Menurut Syafrin, amanat dari rapat tersebut telah ada notulensinya. Oleh karenanya MRT Jakarta berupaya untuk melakukan amanat dari Presiden tersebut.

Dalam Rapat Terbatas pada 2019 itu, Presiden Joko Widodo mengamanatkan pengelolaan transportasi di Jabodetabek harus sederhana dan terpadu. Pengelolaan transportasi juga Presiden tekankan agar terintegrasi dan strukturnya terpadu. Syafrin memberi contoh integrasi seperti halnya MRT Jakarta dengan TransJakarta di Halte Bundaran HI.

DPRD DKI Jakarta: Akuisisi Butuh Modal Tambahan, Untuk Tingkatkan Ridership

Sementara itu melansir dari Tempo, pada pertengahan September silam MRT Jakarta meminta suntikan modal Rp1,71 triliun untuk akuisisi saham KCI. Hal tersebut Ketua Komisi B Bidang Perekonomian DPRD DKI Jakarta Ismail sampaikan dalam Rapat Kerja Komisi B DPRD DKI Jakarta pada 14 September silam. Hal itu merupakan Permintaan Modal Daerah (PMD) 2023 mendatang oleh MRT Jakarta untuk kelancaran proses akuisisi.

Sedang kembali melansir dari Kompas, Ismail mengatakan akuisisi ini berpeluang untuk meningkatkan ridership alias jumlah pengguna. Ia menambahkan saat ini pengguna KRL KCI ada 1,7 juta pengguna per harinya. Hal ini menarik karena saat Tim REDaksi crosscheck, rekor tertinggi pengguna KRL Jabodetabek saja hanya mencapai 1.045.823 orang pada 24 Mei 2017 silam. Sedang rata-rata sebelum pandemi pada tahun 2019 adalah 920.993 pengguna dari data 336.162.186 pengguna pada tahun tersebut.

Ia juga mengatakan MRT Jakarta hendak membuat kebijakan yang lebih dominan terkait integrasi rute dan integrasi moda. (RED/IHF)