Deputi Kemenkomarves: KAI Commuter Impor KRL Baru dari Jepang

REDigest.web.id, 29/6 – Setelah berbagai macam rumor-rumor liar tentang asal negara pemasok KRL baru dari Jepang, akhirnya pemerintah pun memberi jawaban. Melansir dari CNN Indonesia, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenkomarves Hario Seto mengatakan Luhut mendapat bisikan untuk impor dari Jepang.

Dalam pernyataannya, Seto mengatakan Luhut menanyakan perihal rencana impor tersebut dari KAI dan KAI Commuter. Awalnya KAI mempertanyakan mengapa harus tiga rangkaian, karena pabrikan jarang yang menerima jumlah sesedikit itu. Pihak Kemenkomarves pun menanggapi jika jumlahnya besar tidak mendukung ekosistem dalam negeri. Akhirnya tercapai kesepakatan mengimpor tiga rangkaian KRL baru.

Keputusan tiga rangkaian ini juga Kemenkomarves klaim telah melalui perhitungan kepadatan penumpang dari KAI Commuter. Pihak Kemenkomarves juga menyebut KAI Commuter telah mengontak langsung pabrikan dari Jepang dan mendapat respons kesanggupan akan produksi tiga rangkaian saja. Sayangnya, belum ada informasi KRL ini akan berasal dari produsen apa. Rencananya tiga rangkaian ini akan datang sekitar 2025 mendatang, dan proses impornya akan melibatkan audit BPKP.

Selain pengadaan rangkaian baru, KAI Commuter berencana akan meretrofit hingga 19 rangkaian KRL Commuter Line. Hal ini imbas gagalnya impor bekas setelah proses yang berbelit-belit dan rapat yang lama. Rencana retrofit ini pun mendapat kritik dari salah satunya Masyarakat Transportasi Indonesia.

Melansir dari CNN Indonesia, Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan dan Penguatan Kewilayahan MTI Pusat Djoko Setijowarno menilai opsi retrofit sudah dicanangkan sejak tahun lalu. Namun, ia menilai pemerintah tak kunjung menyelesaikan rencana tersebut karena banyak berpolemik.

Ia mengkritik KRL bekas pembelian tahun 2018 (KRL seri 205 dari jalur Musashino-Tim REDaksi) sudah mendapat retrofit. Ia mengatakan KRL yang sudah mendapat retrofit tidak dapat lagi diretrofit. Ia pun mengatakan jika sampai ada anjlokan, yang harus bertanggung jawab adalah pembuat keputusan. Ia menilai sang pembuat keputusan pun juga “tidak pernah naik KRL”. (RED/IHF)