Kemenhub Akan Terapkan Program “Subsidi Tepat Sasaran” Untuk Commuter Line (Lagi)
REDigest.web.id, 29/8 – Kemenhub kembali berencana akan menerapkan program “Subsidi Tepat Sasaran” pada layanan Commuter Line. Dikutip dari CNN Indonesia, dalam Buku Nota II RAPBN 2025 yang diserahkan ke DPR disebutkan rencana penerapan “Subsidi Tepat Sasaran” akan dilakukan pada 2025.
Dalam dokumen tersebut juga dikatakan nantinya akan diterapkan penyaluran subsidi lewat NIK. Jika mengacu pada program yang sudah ada seperti di Temanbus, nantinya bagi kelompok masyarakat yang berhak mendapatkan subsidi harus mendaftarkan identitasnya terlebih dahulu.
KAI sendiri dalam dokumen tersebut mendapatkan PSO sebesar Rp4,97 triliun yang nantinya akan digunakan untuk perbaikan layanan kereta api termasuk Commuter Line Jabodetabek.
Sebenarnya rencana pemisahan subsidi ini sendiri sudah direncanakan sejak 2023 lalu. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan jika kenaikan biaya operasional Commuter Line tidak dibarengi dengan kenaikan tarif maka akan membebani APBN.
Pada tahun 2022, Kemenhub sempat mewacanakan kenaikan tarif Commuter Line Jabodetabek dari yang sebelumnya Rp3000 untuk 10 kilometer pertama menjadi Rp5000 untuk 10 kilometer pertama. Namun rencana ini kemudian ditunda karena banyaknya protes dari masyarakat.
Bahkan rencana pemisahan PSO ini sudah diusulkan KCI pada tahun 2018. Hal ini didasarkan pada pertumbuhan jumlah penumpang yang terus bertambah sehingga PSO yang diberikan pada saat itu dirasa tidak akan mencukupi. Dari data tahun 2018, jumlah penumpang harian Commuter Line saat itu sudah menyentuh angka 965.623 penumpang.
Tanggapan Pengguna dan Penggemar
Rencana pemisahan subsidi Commuter Line Jabodetabek ini menuai kecaman dari pecinta kereta api dan masyarakat khususnya pengguna harian Commuter Line. Pasalnya hingga saat ini Commuter Line menjadi tulang punggung transportasi di Jabodetabek.
Ditambah layanan Commuter Line Jabodetabek yang dirasa masih tidak memuaskan dengan banyaknya rangkaian 8 kereta yang beroperasi. Rangkaian baru yang dipesan KAI Commuter ke INKA dan CRRC pun masih masih dalam proses produksi hingga saat ini.
Ditambah pemberian subsidi berdasarkan NIK dirasa tidak masuk akal dan merepotkan. Itu belum termasuk jaminan keamanan data baik dari KAI Commuter ataupun Kemenhub.
Sejumlah pecinta kereta api berpendapat penerapan pemisahan subsidi ini waktunya tidak tepat mengingat keberadaan sarana baru yang masih ghaib serta harga kebutuhan pokok yang terus naik. Selain itu jika penerapannya salah alih-alih menyelasaikan masalah yang ada malah akan melahirkan masalah baru seperti masyarakat yang akan beralih ke kendaraan pribadi.
Sejumlah pecinta kereta api menyarankan ketimbang memisahkan subsidi yang justru memberatkan mereka yang tidak mendapatkannya lebih baik menyediakan layanan alternatif non subsidi selain Commuter Line misalnya menghidupkan kembali layanan ekspres serta menggenjot pendapatan non-farebox. (RED/BTS)
