Diprotes Budayawan dan Sejarawan, KAI Batalkan Naming Rights Stasiun Cirebon
Rapat Dengar Pendapat yang Panas dan Kontroversi Brand Batik Trusmi
DPRD Kota Cirebon mengadakan rapat dengar pendapat bersama dengan pemilik Batik Trusmi Ibnu Rianto pada 2 Oktober lalu di Ruang Griya Sawala DPRD Kota Cirebon. Ibnu mengatakan naming rights di Stasiun Cirebon merupakan inisistifnya untuk memajukan pariwisata di Cirebon yang menurutnya sudah 4 tahun jalan di tempat.
Sementara Anggota Komisi III DPRD Kota Cirebon Umar Stanis Clau mengatakan naming rights yang dilakukan Batik Trusmi merupakan bentuk kapitalisasi dan monopoli bisnis. Ia mengatakan jika naming rights tetap dilakukan akan mematikan UMKM batik lainnya.
Gerakan Rakyat Cirebon (GRC) menuntut Ibnu Rianto meminta maaf di media sosial karena menuduh Disbudpar dan Pemkot Cirebon melakukan intervensi terkait batalnya naming rights pada Stasiun Cirebon.
View this post on Instagram
Brand BT Batik Trusmi memang sempat menuai kontroversi saat pertama kali didaftarkan sebagai merk dagang. Dikutip dari artikel Tempo tahun 2015, sejumlah pengrajin keberatan dengan pendaftaran BT Batik Trusmi sebagai merk dagang.
Ketua Asosiasi Pengrajin dan Pengusahan Batik Cirebon Rukadi Suminta mengatakan pendaftaran merk Batik Trusmi yang dilakukan oleh Ibnu Rianto melanggar UU No 5 Tahun 2001 Tentang Merk Dagang yang mana Trusmi sendiri adalah nama daerah sehingga tidak bisa didaftarkan sebagai merk dagang.
Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kota Cirebon Made Casta mengatakan tidak ada masalah mengenai pendaftaran nama Trusmi sebagai merk dagang karena tidak akan mengikis budaya yang ada.
Pemilik BT Batik Trusmi Ibnu Riyanto tidak ambil pusing soal pro kontra yang terjadi dan menganggap itu merupakan hal yang biasa terjadi.(RED/BTS)
