Proyek Kereta Cepat Kuala Lumpur – Singapura Dibatalkan
[1/1] Setelah terombang-ambing selama lebih dari 2 tahun lamanya, proyek kereta cepat yang menghubungkan ibukota Malaysia, Kuala Lumpur, dengan Singapura resmi dibatalkan. Seperti dilansir dari Straitstimes, hal tersebut disampaikan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong bersama Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yasin dalam pernyataannya pada Jumat pagi waktu setempat.
Pembatalan proyek ini dilakukan setelah tidak ditemuinya kesepakatan antar kedua negara mengenai kelanjutan proyek bilateral ini. Dalam pernyataan tersebut dikatakan Pemerintah Malaysia sudah melakukan sejumlah perubahan sehubungan dengan merebaknya pandemi COVID-19 yang berdampak pada ekonomi Malaysia.
Kedua negara sudah berulangkali melakukan diskusi mengenai perubahan pada proyek ini. Namun sayangnya tak kunjung menemui kata sepakat. Ditambah perjanjian proyek kereta cepat ini berakhir pada 31 Desember 2020 lalu.
Dalam pernyataan terpisah, Menteri Transportasi Singapura mengatakan pihak Malaysia memperbolehkan perjanjian bilateral proyek kereta cepat ini untuk dibatalkan. Selain itu semua biaya yang sudah dikeluarkan pihak Singapura akan dikembalikan penuh sesuai dengan perjanjian yang disepakati.
Meski demikian, berdasarkan laporan dari kantor berita di Malaysia yang diambil dari sumber yang tak disebutkan namanya, Kabinet Malaysia berencana untuk tetap melanjutkan proyek ini tanpa campur tangan Singapura dan jalurnya akan berakhir di Johor.
Proyek kereta cepat antar negara Malaysia – Singapura dimulai pada 2013 lalu. Jalur ini menghubungkan kawasan Bandar Malaysia di Kuala Lumpur dengan Jurong East di Singapura sejauh 350 kilometer. Rencananya ada tujuh perhentian di sepanjang jalur dan diproyeksikan dapat memangkas waktu tempuh perjalanan kedua negara hingga hanya 90 menit saja.
Perjanjian proyek ini ditandatangani pada Desember 2016 disaksikan oleh Perdana Menteri Malaysia Najib Razak dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong. Kemudian pada Agustus 2018, pihak Malaysia menunda proyek ini setelah jabatan Perdana Menteri Malaysia digantikan oleh Mahatir bin Mohammad. Kemudian perjanjian proyek ini diperpanjang selama 2 tahun hingga Mei 2020 yang kemudian diperpanjang lagi hingga 31 Desember 2020. (RED/BTS)
