Korupsi, Konflik Kepentingan, dan Kerugian di Awal Lahirnya Shinkansen

Ruginya Shinkansen dan Awal Privatisasi JNR

Akibat kerugian yang dialami dan pembangunan besar-besaran Joetsu Shinkansen, JNR terlilit hutang sebesar JPY 5 triliun pada 1986. JNR juga terlilit hutang sebesar JPY 25 triliun akibat operasional kereta yang merugi. Itu belum ditambah obligasi pensiunan yang belum dibayar sebesar JPY 550 miliar.

JNR dapat melakukan pinjaman uang dengan menjaminkan lahan yang merupakan aset miliknya. Kerugian JNR diperparah dengan peristiwa yang dikenal dengan Gelembung Ekonomi Jepang pada 1985 yang menyebabkan harga properti di Jepang dan nilai tukar Yen terjun bebas. Dari hal tersebut para wakil rakyat menganggap JNR tak lagi layak untuk dipertahankan.

Pertama JNR tidak bisa menghasilkan laba yang dapat digunakan untuk melunasi hutang-hutangnya. Kedua meningkatnya penggunaan kendaraan pribadi menyebabkan jumlah penumpang kereta api stagnan atau bahkan turun sejak 1975. Dan terakhir hutang yang dibuat JNR dan seluruh anak perusahaannya menyebabkan rasio hutang Pemerintah Jepang melonjak hingga 50% dari GNP. Di mana hutang JNR sendiri sudah mencapai 30% dari GNP.

Diet atau DPR Jepang menganggap masalah yang dihadapi JNR tak lagi bisa diselesaikan. Hingga akhirnya pada 1987 Diet bersama Pemerintah memutuskan untuk melakukan swastanisasi dan memecah JNR menjadi 9 perusahaan. Di mana 3 perusahaan mengoperasikan kereta api di luar Honshu yakni JR Hokkaido, JR Kyushu, dan JR Shikoku (di mana JR Hokkaido dan JR Shikoku masih milik pemerintah). 3 perusahaan mengoperasikan kereta api di Honshu yakni JR East, JR Central, dan JR West. 1 perusahaan mengoperasikan KA barang yakni JR Freight, dan 1 perusahaan menangani riset dan teknologi yakni RTRI dan RIS. (RED/BTS)

Sumber:

Antiplanner Policy Brief Number 92: Japan’s Addiction: The Dark Side of the Bullet Train