Izin Impor KRL E217 Terjegal, Pengamat: 200.000 Pengguna Per Hari Terancam Tak Terangkut

REDigest.web.id, 28/2 – Setelah menanti selama sekian bulan, akhirnya Kementerian Perindustrian (Kemenperin) pun memberikan jawaban terkait impor KRL. Menurut laporan dari Pengamat Kebijakan Agus Pambagio, jawaban tersebut justru merupakan jawaban pahit.

Melansir dari Kumparan, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Dirjen Daglu) Kemenperin menjawab impor KRL bekas belum dapat ditindaklanjuti. Dalam jawaban tersebut Dirjen Daglu juga menambahkan pemerintah sedang berfokus dalam “meningkatkan produksi dalam negeri serta substitusi impor melalui Program Peningkatan Pengguna Produk Dalam Negeri (P3DN)”.

Jawaban ini sebenarnya sudah terbit hampir dua bulan lalu, yakni pada 6 Januari silam. Alias sekitar empat bulan setelah KAI Commuter bersurat pada 13 September 2022. Kala itu KAI Commuter bersurat pada Kemenperin untuk impor KRL seri E217. Dalam surat tersebut, KAI Commuter merencanakan mengimpor 120 unit di tahun 2023, dan 228 unit di tahun 2024.

Rumor akan kedatangan KRL seri ini pun sebenarnya sudah beredar sejak 2020 silam, ketika KAI Commuter mengujicobakan dimensi kereta double decker. Akan tetapi, jumlah 348 unit ini tidak dapat terbagi bulat dengan 15, namun habis terbagi 12, yakni 29 rangkaian formasi 12 kereta. Hal ini menandakan ada perubahan formasi, sehingga belum tentu kereta double decker ini akan ikut, terlebih karena dimensinya yang tidak cocok.

Sementara itu, KAI Commuter juga sudah menandatangani nota kesepahaman dengan INKA untuk pengadaan KRL baru. INKA baru dapat terlaksana pada 2025 mendatang. Oleh karenanya, KAI Commuter pada saat itu meminta izin mengadakan KRL bekas selagi menunggu.

Agus menambahkan nasib 200.000 orang pengguna setiap harinya yang berpotensi telantar karena tak dapat terangkut. Hal ini karena KAI Commuter telah merencanakan memensiunkan 26 rangkaian dalam rentang 2023-2024. Dalam pemaparan oleh KAI Commuter saja, tahun 2023 ini sudah ada 5 rangkaian yang sudah tidak dapat beroperasi.

Ia juga menyarankan agar KAI Commuter segera mencari jalan keluar di tengah tidak keluarnya izin dari Kemenperin. Hal ini karena pengadaan KRL baru membutuhkan waktu 34 bulan setelah tanda tangan kontrak. Sedangkan pengadaan KRL bekas membutuhkan waktu 12 bulan dari penandatanganan kontrak. (RED/IHF)