Masuk Bulan Juni, Bagaimana Janji Impor KRL “Habis Lebaran”?
REDigest.web.id, 1/6 – Janji akan nasib impor KRL bekas ditentukan setelah lebaran sudah terucap. Akan tetapi, selama bulan Mei pembahasan KRL bekas masih berkutat di rapat, dan kerasnya sikap Kementerian Perindustrian. Padahal GAPEKA 2023 sudah berlaku mulai hari ini, termasuk untuk KRL Commuter Line Jabodetabek.
Kementerian Perindustrian Tetap Kukuh “Tidak Ada Persetujuan”
Pada 19 Mei 2023, mengutip dari Kontan, Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif mengatakan Menteri Perindustrian masih tidak ada persetujuan. Kementerian Perindustrian masih mengacu pertimbangan BPKP yang tidak menyetujui impor KRL.
Bagi pembaca yang belum sempat mengikuti pemberitaan impor KRL, BPKP tidak menyetujui impor KRL dari hasil audit mereka karena beberapa hal. Di antaranya adalah impor KRL tidak mendukung rencana pemerintah untuk pengembangan industri perkeretaapian dan P3DN. Selain itu, BPKP berdasarkan data dari KAI Commuter menganggap kapasitas angkut masih memadai dengan jumlah kereta yang ada.
Pada 31 Mei 2023, mengutip dari Detik Finance pihak Kementerian Perindustrian pun masih mengungkapkan pernyataan senada. Febri mengatakan pihaknya masih tetap berpegang teguh pada pertimbangan BPKP. Ia juga mengatakan arahan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Panjaitan untuk mengarahkan produksi dalam negeri.
Pada 9 Mei lalu, Luhut pun memang mengatakan hal senada kepada media. Melansir dari Tempo, ia mengatakan pembahasan impor saat itu masih dikaji. Namun Luhut menerangkan ke media “…Tapi kalau anda tanya saya lebih setuju yang bikinan dalam negeri,”.
Kementerian BUMN Telah Upayakan Lobi
Sementara itu, pada 3 Mei silam Kementerian BUMN telah mengutarakan ke media bahwa pihaknya telah melobi untuk dapat impor 10-12 rangkaian. Berdasarkan pemberitaan Tim REDaksi sebelumnya, Wakil Menteri BUMN II, Kartika Wirjoatmodjo, masih berjuang agar KAI Commuter dapat mendatangkan KRL bekas sebanyak 10-12 rangkaian sebagai rencana jangka pendek memenuhi kebutuhan penumpang.
Pihaknya kala itu sedang melakukan lobi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta (Menkomarves) Luhut Binsar Pandjaitan terkait rencana impor darurat KRL bekas. Pihak BPKP pun telah siap melaksanakan pengawasan terhadap proses impor apabila impor ini mendapat persetujuan.
Selain itu, mengutip dari Koran Tempo, Menteri BUMN Erick Thohir juga telah meminta KAI Commuter dan INKA untuk memberikan data terkait jumlah pengguna KRL dan produksi KRL.
Andre Rosiade Dukung Impor KRL Tahun 2023
Anggota Komisi VI DPR, Andre Rosiade yang dahulu secara keras menolak impor KRL kini mendukung rencana tersebut. Dalam wawancara kepada CNBC Indonesia, ia mengatakan meski hasil audit BPKP mengatakan KRL tidak setiap saat penuh, tetapi di jam sibuk penumpang “tergencet kayak cendol“.
Ia mengatakan seharusnya ada win-win solution, di mana kebutuhan impor untuk tahun 2023 dipenuhi karena kebutuhan sudah mendesak. Akan tetapi, 2024 sudah tidak perlu lagi untuk impor KRL, melainkan retrofit di INKA. Sementara untuk 2025 dan seterusnya sudah harus menggunakan produksi INKA. Terlebih karena KAI Commuter dan INKA sudah ada kesepakatan untuk spesifikasi KRL.
Dalam rapat kerja antara Komisi VI dan Kementerian BUMN, Wakil Menteri BUMN II, Kartika Wirjoatmodjo mengatakan awalnya hasilnya dijanjikan untuk akhir April-awal Mei. Sementara pada 5 Mei lalu, impor KRL secara darurat ini akan disetujui hanya untuk 2023. Pihak Kementerian BUMN pun sudah mendapat sinyal positif dari BPKP.
Keputusan finalnya masih menanti rapat besar yang akan dimpimpin oleh Menko Marves dengan dihadiri menteri lain seperti Menteri Perindustrian, Menteri BUMN, Menteri Perdagangan, dan BPKP.
Luhut Berikan Sinyal dari BPKP
Mengutip dari Kumparan, pada Selasa (30/5) sore, Menko Marves Luhut Panjaitan mengatakan BPKP menemui dirinya pada malam hari. Setelah hasil pertemuan dengan BPKP, Kemenkomarves akan mengadakan rapat untuk mengumumkan apakah Pemerintah merestui impor KRL atau tidak.
Luhut juga menegaskan tidak ada audit ulang BPKP, tetapi ia akan meminta data dari BPKP secara mendetail. Ia mengatakan dirinya belum mendapat laporan. Namun keputusan yang ia akan ambil ia katakan akan berdasarkan data. Hingga hari ini, masih belum ada kabar terkait hasil pertemuan tersebut.
Apakah langkah untuk mencapai persetujuan impor KRL masih panjang? Biarlah waktu yang akan menjawab. (RED/IHF)
