Terungkap, Hasil BPKP Tidak Rekomendasikan Impor KRL Bekas

REDigest.web.id, 6/4 – Di tengah bulan suci Ramadan ini para pengguna KRL Commuter Line mendapat cobaan yang cukup berat. Pasalnya pada sore (4/4) ini beredar kabar BPKP telah mengeluarkan hasil audit yang merupakan rekomendasi untuk tidak impor KRL bekas.

Melansir dari Kumparan, hasil audit BPKP ini telah disampaikan kepada Menko bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut B. Pandjaitan dalam surat tertanggal 27 Maret lalu. Ketua BPKP, Muhammad Yusuf Ateh juga mengonfirmasi hal tersebut kepada Kumparan. Sementara berdasarkan berkas yang Kumparan terima, BPKP memberi rekomendasi impor KRL bekas tidak dapat dipertimbangkan.

Dalam laporan tersebut BPKP menyebut rencana impor KRL tidak mendukung rencana pengembangan industri perkeretaapian dan fokus P3DN Pemerintah. Selain itu, BPKP menilai rencana impor KRL ini tidak memenuhi kriteria barang modal bukan baru seperti pada PP 29 tahun 2021 dan Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur kebijakan dan Pengaturan Impor.

“Armada Masih Bisa Menampung Pengguna”

Dalam rekomendasi BPKP, juga termuat kajian tentang jumlah KRL yang masih beroperasi. Saat ini terdapat 1.114 unit. Jumlah ini tidak termasuk 48 unit yang sudah ATDO dan 36 unit yang sudah konservasi. Dalam kajian ini, BPKP mengakui terjadi overload di sektor tertentu saat peak hour.

Sementara berdasarkan data okupansi rata-rata secara keseluruhan, BPKP menilai KAI Commuter masih dapat memenuhi kebutuhan pengguna. Berdasarkan data dari laporan tersebut, prediksi pengguna KRL tahun 2023 secara keseluruhan adalah 62,75% untuk 2023, 79,09% untuk 2024, dan 83,04% untuk 2025.

BPKP juga membandingkan pada 2019 dengan armada yang lebih sedikit (1.078 unit) mampu melayani hingga 336,3 juta pengguna per tahun. Jika dikonversi menjadi rata-rata per hari, berarti rata-rata pengguna pada 2019 adalah 921.000 pengguna per hari. Oleh karenanya BPKP memprediksi dengan prediksi rata-rata pengguna 273,6 juta pengguna dengan armada 1.114 unit “seharusnya masih mampu melayani”.

Angka persentase okupansi berbanding dengan prediksi pengguna vs kapasitas ini tampak mirip dengan data yang KAI paparkan pada Rapat Dengar Pendapat DPR lalu. Tampak persentase di tabel bawah ini adalah hasil pembulatan dari persentase data yang BPKP paparkan dalam audit tersebut (63%, 79%, dan 83%). Angka 273,6 juta pengguna juga tampak sama dengan data di bawah ini.

Selain itu, BPKP juga menyoroti penempatan KRL yang dinilai tidak sesuai. BPKP menyoroti jalur sepadat Lin Bogor mendapat hingga 15 rangkaian KRL SF8. Sedangkan Lin Rangkasbitung dan Lin Tangerang secara total mendapat 26 rangkaian KRL SF10. Padahal kedua lin ini terpisah dengan alokasi rangkaian yang berbeda pula.

Berdasarkan pantauan lapangan Tim REDaksi, Rangkasbitung mendapat alokasi 22 rangkaian KRL SF10, sedang Lin Tangerang mendapat alokasi 4 rangkaian KRL SF10 dan 2 rangkaian KRL SF8. Untuk Rabu (5/4), secara realisasi terdapat 21 rangkaian KRL SF8 di Lin Bogor dari total 41 rangkaian, 22 rangkaian KRL SF10 di Lin Rangkasbitung dari total 22 rangkaian, serta 4 rangkaian KRL SF8 dan 2 rangkaian KRL SF10 dari total 6 rangkaian di Lin Tangerang.

Kekecewaan Warganet

Tidak mengherankan warganet pun sangat kecewa mendengar kabar ini. Kekecewaan mereka sebagian besar bertujuan kepada pernyataan BPKP yang menganggap jumlah sarana masih mencukupi. Di media sosial seperti Twitter tampak sangat banyak tanggapan kekecewaan warganet terhadap hasil audit ini.

Masih sepi ini mau menurut audit @BPKPgoid

belom perlu datengin krl jepang, masih bisa selow nunggu krl baru iknan https://t.co/EFojFB9dwo

— era 2023 tampil beda (@BisKota_) April 4, 2023

Seperti misal akun dengan nama @BisKota_ yang mengkritisi pernyataan BPKP bahwa KRL yang ada sekarang masih bisa menampung pengguna. Akun ini mengutip cuitan dari akun lain yang menyoroti suasana KRL Commuter Line yang penuh sesak. Ada pula akun @workfess yang menampung keluhan anonim yang kecewa mendengar pernyataan Lin Tangerang dan Rangkasbitung tidak padat.

Mereka bilang jalur KRL serpong line sama tangerang line GA PADAT???!!!! 😭 work! https://t.co/BN2NPSCQz8

— BACA RULES (s.id/worksfess) (@worksfess) April 4, 2023

Kritik yang sama juga melayang dari akun bernama @fajarnugros yang mengeluhkan para pejabat yang tidak mengerti apa yang mereka ucapkan. Ada juga akun @umbicrypto yang menyentil BPKP yang ia nilai ikut-ikutan jadi ahli transportasi. Cuitan ini terbalaskan oleh akun @abelpramudya yang menyentil BPKP sebagai Badan Pengatur Kebijakan Perkeretaapian. (RED/IHF)