KemenBUMN Lakukan Lobi Demi Atasi Urgensi Impor KRL
REDigest.web.id, 7/5 – Setelah dijanjikan hadir sehabis lebaran, kini publik menanti kepastian terkait upaya pemenuhan kebutuhan rangkaian kereta Commuterline sebagai dampak rangkaian kereta yang akan pensiun. Meski harus mempertimbangkan segala opsi dengan hati hati, namun adanya urgensi ditambah hadirnya target 2 juta penumpang tentu membuat publik bertanya sejauh mana upaya pemenuhan kebutuhan kereta tersebut.
Upaya realisasi janji tersebut kini datang dari Kementerian BUMN. Melansir dari Detik.com, Kementerian BUMN melalui Wakil Menteri BUMN II, Kartika Wirjoatmodjo, masih berjuang agar PT KCI dapat mendatangkan KRL bekas sebanyak 10-12 rangkaian sebagai rencana jangka pendek memenuhi kebutuhan penumpang.
“Kemarin kita sudah hitung ulang, rasanya memang akan ada pendekatan 10-12 (trainset) yang harus kita akselerasi. Ini sudah kita minta Pak Ateh untuk mengawal proses pengadaannya,” kata Wakil Menteri BUMN II kepada wartawan di Hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu (3/5) kemarin.
Pihaknya saat ini masih melakukan lobi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Pandjaitan terkait rencana impor darurat KRL bekas.
Rencana impor tersebut disebut sebagai impor darurat karena adanya peraturan pemerintah untuk meningkatkan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sehingga pemberian izin impor permanen untuk KRL bekas dari Jepang sebenarnya tidak dapat diberikan.
Meski diberitakan dilobi Kementerian BUMN, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyatakan tetap profesional dalam menjalankan tugasnya. Berdasarkan pemberitaan CNN Indonesia, Juru Bicara BPKP, Azwad Zamroodin Hakim, mengatakan pertemuan Wakil Menteri BUMN II dengan Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh, merupakan bagian dari koordinasi antara stakeholder.
Meski sudah tidak merekomendasikan impor KRL bekas, ia mengatakan pihaknya siap ditugaskan langsung oleh pemerintah mengawasi proses impor jika akhirnya dapat terwujud. “Pastilah, kan BPKP auditor presiden, siap membantu presiden dalam pengawasan akuntabilitas keuangan dan pembangunan. Jadi kalau ditugaskan, pasti BPKP akan turun,” tambahnya.
Tidak mau ketinggalan, Menteri BUMN Erick Thohir ikut angkat bicara. Dalam keterangannya pada Liputan6.com, ia meminta adanya kajian yang menyeluruh, terutama data proyeksi penumpang ke depannya dan mengkalkulasi jumlah kebutuhan sarananya. “Nah karena itu kita mesti pikir ulang kebutuhan gerbongnya berapa. saya menolak impor kalau ternyata di mark up, saya akan minta BPKP audit ulang,” kata Erick di Kementerian BUMN, Rabu (3/5).
Untuk memenuhi kebutuhan KRL, Kementerian BUMN menjadikan 2 hal sebagai prioritas. Pertama, melalui KRL produksi PT INKA (Persero) untuk mengejar TKDN. Kedua, impor sebanyak 10 sampai 12 KRL untuk menunggu KRL buatan PT INKA selesai. “Tapi kalau memang kita membutuhkan yah terbuka, tetapi duduk dengan data yang sama, bukan masing-masing (pihak) mempersentasikan data. Kalau ada korupsi-korupsi saya sikat,” tambah Erick. (RED/ADR)
