Beginilah Situasi Rencana Peremajaan Armada KRL Commuter Line Jabodetabek

REDigest.web.id, 10/1 – Situasi peremajaan KRL Commuter Line Jabodetabek sendiri tampak cukup sulit. Pasalnya ternyata sudah ada 10 sampai 12 rangkaian yang harus pensiun pada 2023, dan 16 rangkaian yang harus pensiun pada 2024. Hal ini karena masa tugas rangkaian tersebut yang sudah habis dan dapat berisiko jika dipaksakan terus beroperasi.

Fakta ini terkuak oleh laporan pemerhati kebijakan publik dan perlindungan konsumen, Agus Pambagio. Dalam laporan di Detik.com, ia menyampaikan KAI Commuter harus melakukan peremajaan armada untuk menghadapi situasi tersebut. Tetapi ternyata rencana peremajaan ini mengalami permasalahan.

Permasalahan ini menurut Agus membuat KRL Commuter Line Jabodetabek berada di ujung tanduk. Terlebih saat ini jumlah pengguna KRL Commuter Line sudah berangsur normal. Menurut data KAI Commuter, pada Oktober 2022 saja sudah lebih dari 745.000 pengguna KRL yang terlayani setiap hari.

Keadaan KAI Commuter

Belum adanya persetujuan kenaikan tarif KRL dan adanya pandemi membuat aliran dana KAI Commuter belum sanggup untuk membeli KRL baru dari INKA. Selain itu, KRL baru dari INKA akan memakan waktu lama untuk pembuatannya, dengan rencana paling cepat 2025.

Rencananya, akan ada 16 rangkaian yang INKA produksi pada 2025 mendatang. Proses pengadaan KRL baru sendiri memang cukup lama karena memakan waktu minimal 34 bulan dari tanda tangan kontrak. Sedangkan untuk pengadaan KRL bekas hanya memakan waktu 12 bulan dari tanda tangan kontrak. Sementara tambahan jumlah KRL yang KAI Commuter butuhkan adalah 348 kereta hingga 2024.

Atas persetujuan Kementerian Perhubungan, KAI Commuter sendiri telah menyiapkan anggaran untuk pengadaan KRL bekas, dengan opsi setidaknya dari tiga perusahaan yakni JR East, Tokyo Waterfront Area Rapid Transit, dan Toei Subway. Pembelian KRL bekas dengan masa edar masih di atas 20 tahun ini sembari menunggu KRL INKA selesai produksi.

Masalah Birokrasi

Akan tetapi, timbul sejumlah permasalahan di kementerian yang menurut Agus tidak perlu. Di antaranya adalah birokrasi yang rumit dari Kementerian Perindustrian. Aturan ini ada pada Peraturan Menteri Perindustrian No. 14 Tahun 2016 yang memperkuat Peraturan Menteri Perdagangan No. 127 Tahun 2015 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru.

Dalam peraturan ini, syarat barang modal bekas adalah barang yang dapat menghasilkan sesuatu layak pakai atau rekondisi, remanufaktur, dapat difungskan kembali, dan bukan scrap. KAI Commuter sendiri telah melakukan langkah untuk mendapat dispensasi impor KRL bekas untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Pihaknya mengirimkan Surat Permohonan Dispensasi dalam Rangka Permohonan Persetujuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru kepada Kementerian Perdagangan melalui Dirjen Perdagangan Luar Negeri (Daglu) tertanggal 13 September 2022.

Kemudian Dirjen Daglu langsung bersurat kepada Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian, perihal Permohonan Masukkan dan Tanggapan Atas Rencana Impor Barang Dalam Keadaan Tidak Baru oleh PT KCI tertanggal 28 September 2022.

Akan tetapi, surat ini belum ada respons dari Dirjen ILMATE hingga Senin (9/1). Padahal, tanpa tanggapan dari Dirjen ILMATE yang menjadi surat rekomendasi terhadap Dirjen Daglu untuk impor KRL bekas. Tanpa surat rekomendasi ini, impor KRL tidak dapat berlangsung, padahal pengadaan KRL saja sudah tertunda tiga bulan.

Potensi Masalah Sosial

Lambatnya pengadaan ini pun menurut Agus tentu merupakan potensi masalah sosial. Dengan rencana pemensiunan 10-12 rangkaian KRL pada 2023 saja sudah menimbulkan risiko kelangkaan perjalanan KRL. Agus mempertanyakan apakah harus menunggu Presiden marah dulu karena lambatnya proses perizinan menyebabkan warga Jabodetabek kesulitan bertransportasi.

Ia berpendapat seharusnya antar Menteri dapat mendiskusikan persoalan ini dalam Rapat Kabinet atau Rapat Terbatas. Agus sendiri sudah berkomunikasi langsung dengan Menteri Perhubungan dan meminta agar dapat bicara langsung dengan Menteri Perindustrian sehubungan dengan urjensi pengadaan KRL ini. (RED/IHF)