Kereta ApiKolomOpini

[OPINI] Drama LRT Jabodebek: (Gak) Semua Salah INKA!

Pemerintah Pusat dan INKA

lrv untuk lrt jabodebek
Satu unit LRV untuk LRT Jabodebek di pabrik PT INKA | foto: ANTARA News/Virna P. Setyorini

Selanjutnya telunjuk kita akan tunjuk ke Pemerintah Pusat. Apa saja peran pemerintah dalam masalah ini? Ada beberapa kesalahan pemerintah dalam permasalahan ini. Pertama seperti yang dibahas sebelumnya adalah masalah Depo Jatimulya. Masalah lainnya adalah pembiayaan proyek ini sendiri. Di awal pembiayaan tidak melibatkan KAI tapi tiba-tiba KAI menjadi terlibat dalam pembiayaan proyeknya karena Perpres 49/2017.

Ditambah pemerintah pusat yang terlalu mengejar deadline dan pride untuk mengoperasikan LRT GoA 3. Bayangkan saja INKA yang belum memiliki pengalaman membangun kereta berbasis GoA3 tapi dipaksa untuk membuatnya dengan tenggat hanya 15 bulan dengan budget dan serta fasilitas yang terbatas di Madiun.

Dan itu pun hanya dengan asumsi INKA pernah ekspor kereta ke Bangladesh dan Filipina padahal yang diekspor saja beda. Di sini juga kesalahan INKA adalah dipaksa menangani semuanya sendiri dengan minim asistensi dari pihak luar, tidak seperti ketika mereka membuat sarana untuk KA Bandara Soekarno Hatta. Posisi INKA pun sulit untuk mengatakan kalau pihaknya tidak sanggup jika memang dikerjakan hanya sendirian dengan waktu sesingkat itu.

Mengingat fasilitas uji coba yang INKA miliki saat ini hanya bisa digunakan untuk menguji kereta penumpang biasa, KRD, KRDE gerbong barang, dan lokomotif dengan lebar sepur 1067 mm. Itu pun saat ini masih harus menggunakan lintas milik KAI. Sehingga ketika harus menguji KRL terpaksa dilakukan di lintas entah Joglo ataupun Jabodetabek seperti KA Basoetta dulu. Bisa dikatakan pada produksi LRT Jabodebek, INKA ini kena ulti. Udah mah KRL, listrik aliran bawah, 1435 mm pula yang memang INKA tidak punya fasilitas ujinya. Jadi ya pilihannya uji coba langsung di lapangan.

Kesalahan lain adalah apakah para pejabat tahu atau tidak kalau sistem yang dipakai LRT Jabodebek ini sudah matang atau belum tapi memaksakan LRT Jabodebek untuk resmi beroperasi? Katanya sih mengejar cost overrun yang makin membengkak. Tapi saya sendiri tidak yakin mengejar cost overrun atau sekedar gengsi politik? Entahlah. Padahal jika memang diberi waktu lebih mungkin masalah yang akan terjadi tidak akan se-runyam ini.

Halaman Selanjutnya: Adhi Karya dan KAI
Halaman Sebelumnya: Pembuka

Ikuti kami di WhatsApp dan Google News


Pages ( 3 of 5 ): « Sebelumnya12 3 45Berikutnya »

2 komentar pada “[OPINI] Drama LRT Jabodebek: (Gak) Semua Salah INKA!

  • A Samudra

    Intinya, lagi-lagi pengalaman adalah sebuah harga yang mahal.
    Teringat waktu saya dulu bekerja di industri dan diminta manager asal Singapura untuk membuat alat produksi. Saya bilang, divisi kita belum berpengalaman.
    Jawabannya adalah, kalau kamu belum berpengalaman, jadi kapan kalau kali ini kalian menolak?
    Penting adalah skill dan bekal pengetahuan. Dan satu lagi pengalaman.

    Balas
  • Fendy

    Sebenarnya masalah sudah jelas untuk kasus roda aus, mengingat Permen 60 tahun 2012 juga sudah dijelaskan spesifikasi jalan rel untuk tikungan yang memang harus dilebarkan. Karena roda aus ga terjadi dalam waktu semalam, dan dibuktikan dengan PT LRT Jabodebek yang sudah memesan roda jauh-jauh hari sebelum resmi beroperasi.

    Pertanyaannya adalah PT Adhi Karya selaku kontraktor bagian kontruksi dan DJKA apakah tidak melakukan Quality Control dan Quality Assurance? Kenapa bisa diresmikan kalau masih ada masalah yang harus diatasi? Apakah harus dikejar dan diresmikan agar bisa menyesuaikan jadwal operasional Kereta Cepat Jakarta Bandung walaupun sebenarnya kondisinya belum siap?

    Cost over run, Ego politik, Jadwal sempit dan tidak profesionalnya institusi terkait yang harus dikejar operasional tanpa memperdulikan bahwa adanya kendala teknis yang belum teratasi, ini yang menyebabkan itu semua terjadi. Saya paham kalaupun di dunia teknik ini masalah kompromi baik dari budget, waktu ataupun spesifikasi, tetapi dari ketiga parameter itu semuanya tidak terlaksana sesuai targetnya.

    Kalau kesalahan hanya di PT INKA seharusnya ada institusi lain yang bisa memberikan periksa, check and balance berlaku. Jadi memang secara sistem semua institusi ini gagal bekerjasama dengan baik. Dengan catatan bahwa akan ada kemungkinan institusi yang sudah bekerja secara prudent dan accountable tapi rusak reputasinya karena satu pihak gagal menyelesaikan tanggung jawabnya. Inilah pihak yang legit untuk mendapatkan evaluasi.

    Balas

Tinggalkan komentar...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

×