SPKA Makin Tegas Tolak Akuisisi KAI Commuter oleh MRT Jakarta

REDigest.web.id, 14/10 – Serikat Pekerja Kereta Api (SPKA) kembali menegaskan penolakan mereka atas akuisisi KAI Commuter (PT KCI) oleh MRT Jakarta. Hal ini mereka tuangkan pada rilis pers yang mereka keluarkan pada Sabtu (8/10) silam.

Dalam rilis pers mereka, SPKA menyatakan Dewan Pengurus Pusat SPKA dan seluruh Dewan Pengurus Daerah SPKA sepakat menolak wacana akuisisi PT KCI. Menurut mereka, legal opinion Nomor: B-940/G/Gph.1/12/2021 tanggal 29 Desember 2021 perihal Pendapat Hukum (Legal Opinion) Jaksa Pengacara Negara tentang Rencana Transaksi Untuk Melaksanakan Integrasi Transportasi Jabodetabek mendukung langkah integrasi transportasi tanpa harus melakukan aksi korporasi (akuisisi). Selain itu, SPKA berpendapat Rapat Terbatas Presiden bukanlah sebuah dasar pijakan aturan kebijakan hukum.

Akuisisi ini juga SPKA pandang bertentangan dengan regulasi karena penugasan PSO PT KCI saat ini adalah melalui PT KAI yang merupakan induk PT KCI. SPKA juga mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis bidang perkeretaapian dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 355 tahun 2020 tentang penugasan PT KAI (Persero) untuk Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Orang dengan Kereta Api Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2021.

SPKA mengakhiri pernyataan mereka dengan sikap “Integrasi yes, akuisisi no”. Mereka pun mengancam siap untuk mogok nasional apabila proses akuisisi tetap dilakukan.

Penolakan dari SPKA sendiri sebenarnya sudah berlangsung sejak 2021 silam. Pada 13 Januari 2021 mereka pertama kali mengeluarkan penolakan akuisisi dengan sikap “Integrasi yes, akuisisi no”. Tidak hanya itu, mereka menyelenggarakan seminar terkait rencana akuisisi PT KCI ini bersama para ahli pada pekan depannya, 20 Januari. Dalam seminar tersebut, para ahli menilai akuisisi tidak layak karena adanya sejumlah kelemahan dalam rencana akuisisi.

Baca Juga: Akuisisi KAI Commuter Oleh MRT Jakarta Dinilai Tidak Layak

Sedangkan MRT Jakarta sendiri saat ini masih bertekad untuk melanjutkan proses akuisisi. Menurut Kepala Dishub DKI Syafrin Liputo, rencana akuisisi ini sesuai dengan amanat Presiden Jokowi saat Rapat Terbatas. Sedangkan Komisi B DPRD DKI Jakarta berpendapat akuisisi ini untuk meningkatkan ridership. (RED/IHF)